Tidak sulit, sebenarnya, mencari tautan antara kesenian dengan kekuasaan. Lihatlah dalam pergelaran wayang kulit di kampung-kampung, misalnya. Seorang Pesinden dalam lantunan tembangnya, senantiasa menyebut-nyebut nama “Mama Kuwu, Mama Kuwu, Mama Kuwu, njaluk tanggungjawabē……”
Dua frasa, yakni “Mama Kuwu” dan “tanggung jawab” seakan-akan tidak berhenti hanya pada uang sawer semata. Hubungan antara Kuwu (pejabat publik) dengan tanggung jawab pada permintaan pesinden (kesenian) menyiratkan sebuah simbol kasualitas. Bukan seksualitas. Seorang pejabat publik senantiasa menjadi tumpuan harapan agar bisa menaungi kesenian. Seorang pejabat publik pun secara sengaja menanam saham: pencitraan!
Nun jauh berabad-abad lamanya, kesenian wayang kulit senantiasa mengalami perubahan demi perubahan pada bentuk, ukuran, hingga gubahan ideologi cerita. Raja, Sultan, Wali, atau Sunan berperan melakukan modifikasi pada zamannya. Sejak kerajaan Widarba (tahun candrasengkala 1016) hingga Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram, seorang penguasa --merangkap menjadi dalang—melakukan perombakan. Ada kepentingan agama dan ideologi, tetapi juga ada estetika.
Pada masa-masa kolonialisme, Belanda malah secara tegas mendirikan sebuah lembaga budaya, bahasa, sastra, dan sejarah, yakni KITLV (Koninklijk Institut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) pada tanggal 4 Juni 1851. Artinya apa? Belanda tak hanya berpikir bagaimana menguasai rempah-rempah (ekonomi), tetapi lebih dari itu juga mengeruk produk budaya. Jangan heran, jika ribuan naskah budaya, sastra, dan sejarah dari berbagai pelosok desa, kini tersimpan rapi di Belanda.
Kini yang terlihat di sini, kesenian (juga sastra, sejarah, budaya, bahkan filsafat) hanya diapresiasi sebagai hiburan semata. Wahana untuk melepas lelah, mengendorkan urat-syaraf, keindahan yang mendayu-dayu, mooi indie. Mengantarkan orang tertidur pulas, tetapi menjauhkan diri dari realitas sesungguhnya.
Kesenian makin dikerdilkan ketika diposisikan sedemikan rupa menjadi layaknya barang dagangan di pasar, termasuk seni tradisional. Kesenian tersedot pada pusaran magnet bernama Pasar. Apapun permintaan pasar, kesenian akan mengikuti keinginan dan seleranya. Beberapa tokoh, apakah itu saudagar ataupun politisi, agaknya memanfaatkan fenomena ini, justru demi mendongkrak pencitraan dirinya.
Tak ada yang salah dalam situasi sulit seperti ini. Sebab hanya sedikit yang menempatkan kesenian dengan kadar hiburan yang minimal. Hanya sedikit yang memaksimalkan kesenian sebagai wahana kontemplasi kehidupan, inspirasi kecerdasan, ekspresi ketidakadilan, ataupun mendorong aksi menentang kezaliman.
Tak ada yang salah dalam situasi sulit seperti ini, tetapi saya teringat tulisan Mahbub Djunaedi (Budaya Jaya, Mei 1974): “Apabila pada suatu saat demokrasi berada dalam bahaya, atau kemelaratan sudah tak berdaya lagi menghadapi manipulator, di sini kesusastraan terpanggil untuk menggerakkan kreatifnya……..”
Saya kira, kesusastraan –juga kesenian—dituntut bukan hanya sebagai alat penghibur semata!***
Supali Kasim, pemerhati budaya.
Dimuat di: Pikiran Rakyat Edisi Cirebon, Rabu, 22 Juni 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar