Dari Bratayudha ke Hasta Brata

dimuat di Kompas, 30 Ags 2010

Oleh SUPALI KASIM

Seusai pemilu kepala daerah, bisa jadi Indramayu seperti disergap suasana batin ngungun dan nglangut meskipun di tengah euforia kemenangan. Ngungun karena kemenangan ataupun kekalahan berakhir dramatis. Sepi mencekam berbaur kepedihan karena beberapa kehilangan. Nglangut karena gambaran ke depan masih tak berujung pangkal, seperti sumur tanpa dasar. Akan tetapi, sesudah lakon wayang Bratayudha Jayabinangun tersebut, mungkin harus becermin pada Yudhistira. Secara kesatria dan rendah hati menganggap semua lawan adalah kawan. Kemenangan adalah milik bersama.


Gambaran utuh problem Indramayu sesungguhnya membayang di pelupuk mata. Masa lalu yang buram, masa kini yang dibebani problem masa lalu tetapi belum bisa dituntaskan, dan masa depan yang sarat beban. Tingginya angka pengangguran serta rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan berimplikasi pada rendahnya indeks pembangunan manusia. Belum lagi stigma daerah pekerja seks komersial (PSK) seperti tak bisa hilang. Urbanisasi ke kota metropolitan atau migrasi ke luar negeri sebagai babu kemudian menjadi pilihan.

Secara historis manusia Indramayu lebih condong sebagai manusia Jawa yang spesifik. Arya Wiralodra, tokoh pendiri Indramayu seperti dalam babad, adalah prajurit Mataram Sultan Agung yang ikut menyerbu Batavia tahun 1628-1629 (versi lain menyebutkan dari Demak tahun 1500-an). Jauh sebelum itu pengaruh Kerajaan Sumedanglarang sudah merasuk hingga Indramayu (daerah Lelea dan Kandanghaur).

Tahun 1513 pengelana Portugis, Tome Pires, mencatat adanya Pelabuhan Cimanuk yang dipimpin syahbandar dari Pajajaran, tetapi masyarakat sudah beragama Islam. Pengaruh terbesar berasal dari Cirebon dan Demak, yakni dari Ki Kuwu Sangkan/Walangsungsang/Cakrabuana dan para wali. Mulai tahun 1920-an tercatat migrasi besar-besaran warga Tegal dan Brebes ke wilayah barat Indramayu.

Kini kabupaten dengan wilayah darat 20.006,4 kilometer persegi dan panjang pantai 114 kilometer itu tampak tidak terlalu Jawa dan bukan pula Sunda, tetapi secara subkultural sudah men-Dermayu. Pemerintah Hindia Belanda, seperti dalam Regerings Almanak voor Nederlands Indie 1869, menetapkan adanya bupati untuk wilayah tersebut.

Era Bupati Sediono

Siapa pun yang terpilih mungkin harus becermin pada apa yang dilakukan Bupati Indramayu RAA Sediono tahun 1933. Ia harus bekerja ekstra keras menyambangi rakyatnya yang miskin dan terpuruk. Pada masa penjajahan tersebut, meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indramayu dikenal sebagai daerah termiskin di Jawa Barat. Rakyat bagaikan ayam di atas padi mati kelaparan.

Ternyata ayam di atas padi mati kelaparan tersebut berlanjut pada dekade-dekade berikutnya. Memang di setiap desa ada warga yang memiliki puluhan bahkan sampai 100 hektar sawah. Akan tetapi, ribuan lainnya tak punya sejengkal pun. Kondisi ini seperti menciptakan posisi majikan dan buruh pada kaum tani, serta juragan dan bidak pada kaum nelayan. Selama bertahun-tahun generasi buruh dan bidak secara psikologis seperti dihantui kesengsaraan dan kepapaan para orangtua. Ketika Jakarta mulai dibangun setelah 1965, sebagian generasi buruh dan bidak itu seperti laron-laron yang tersedot gemerlap metropolitan.

Rendahnya pendidikan, minimnya keterampilan, dan akumulasi kemiskinan secara kultural ataupun struktural mengempaskan para urban pada strata bawah sebagai tukang becak, tukang ojek sepeda, kuli gali, kuli angkut, dan PSK. Saat itu, di Indramayu, bersekolah adalah sesuatu yang mahal, milik kalangan tertentu, dan tak terjangkau.

Sekolah lanjutan atas hanya ada di tingkat kabupaten, masing-masing SMA, SMEA, dan SPG. Sekolah lanjutan pertama hanya ada satu di tingkat kawedanan. Sekolah dasar yang sebelumnya adalah sekolah rakyat rata-rata hanya satu di tingkat desa induk.

Guru-gurunya kebanyakan dari Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Pasundan. Artinya, wong Dermayu pada masa itu lebih banyak berkutat pada persoalan kebutuhan perut dan hanya sedikit yang sudah melangkah pada persoalan kebutuhan otak. Era Bupati Djahari

Bupati/wakil bupati yang baru juga harus becermin pada apa yang dilakukan Bupati HA Djahari (1975-1980 dan 1980-1985). Seiring dengan program nasional inpres tahun 1974 dengan dibangunnya SD ke semua pelosok desa, Indramayu kekurangan tenaga pengajar karena hanya memiliki satu lembaga penghasil guru (SPG). Bupati melakukan terobosan dengan "impor" ribuan guru dari Yogyakarta dan Pasundan.

Latar sebagai daerah miskin, busung lapar, banjir pada musim hujan, kekeringan saat kemarau, dan bagi nelayan pada musim angin barat terjadi cul dayung adol sarung (lepaslah dayung perahu atau tidak bisa berkerja sehingga sarung pun harus dijual) diapresiasi dengan berbagai program. Salah satu hasilnya adalah Parasamya Purnakarya Nugraha pada Pelita III, penghargaan tertinggi dari Presiden bagi kabupaten yang berhasil dalam pembangunan, yang penilaiannya lima tahun sekali.


Era Bupati Yance

Dekade masa akhir Orde Baru hingga kejatuhannya mungkin sulit dijadikan cermin. Pemerintahan yang sentralistik berimplikasi pada kepemimpinan daerah yang makin menguat atas dropping dari atas. Semua serba terpusat atas petunjuk dan restu dari atas. H Adang Suryana (1985-1990), militer asal Pasundan yang sebelumnya menjadi ketua DPRD, diplot menjadi bupati. Begitu pula H Ope Mustofa, militer asal Betawi yang sama sekali belum menginjak tanah Dermayu, dijadikan bupati dua kali (1990-1995 dan 1995-2000).

Anugerah terbesar pada masa reformasi bagi daerah adalah desentralisasi. Kepemimpinan Bupati H Irianto MS Syafiuddin alias Yance (2000-2005 dan 2005-2010) mengolah anugerah tersebut dengan revitalisasi primordialisme. Ia tampak melangkah seperti dengan dua kekuatan. Langkah pertama seperti meneruskan kiprah Bupati HA Djahari yang dianggap belum selesai dan terputus 15 tahun, yakni membangkitkan semangat kedaerahan untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Langkah kedua adalah langkah naluriah seorang pengusaha-politisi. Manajemen sebagai pengusaha berusaha diterapkan dalam birokrasi pemerintahan. Pemangkasan beberapa perizinan, misalnya, dimaksudkan untuk mempermudah investor. Sebagai politisi, nyaris tak ada langkah dan programnya yang tidak membaurkan diri dalam bagian dari politik praktis. Motto Indramayu Remaja (religius, maju, mandiri, sejahtera) yang awalnya lebih mengedepankan upaya religius dan kesejahteraan warga akhirnya menjadi ciri khas kiprah politiknya.

Perebutan meraih kursi bupati/wakil bupati sesungguhnya merupakan perebutan berkiprah bagaimana mengatasi kompleksitas problem masyarakat Indramayu. Lewat kedudukan sebagai orang nomor satu dan dua, kiprah tersebut sangat mungkin lebih teraktualisasikan. Sangat keliru jika merebut kursi "kanjeng bupati" justru demi kejayaan partai serta kepentingan kerabat, keluarga, dan pendukung. Yudhistira pun menolak anugerah para dewa jika tidak bersama-sama kawan, lawan, ataupun rakyat semesta.

Bagi bupati/wakil bupati terpilih, mengapresiasi problem masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah keharusan. Menyerap kepemimpinan dari bupati-bupati sebelumnya juga menjadi keharusan. Falsafah Jawa tentang kepemimpinan atau hasta brata bisa menjadi renungan. Sebuah kepemimpinan yang meneladani karakteristik dan sifat alam pada air (turun ke bawah), api (memberi energi), angin (menyelusup dan membaur ke semua tempat), laut (menjadi tumpahan segala hal dan mencuci yang kotor), bumi (rela dijadikan landasan dan menumbuhkan), matahari (menyinari kehidupan), bulan (mempermanis dan memperindah), dan bintang (menunjukkan arah).

SUPALI KASIM Pemerhati Sosial dan Budaya, Tinggal di Indramayu